Hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia. Terdapat kelompok yang menafsirkan otonomi sebagai kemerdekaan atau kebebasan dalam segala urusan yang sekaligus menjadi hak daerah. Hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia

Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Kebebasan yang terbatas itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Laica, 2007. 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Irian Jaya Barat, Tengah, dan Timur serta beberapa Kabupaten yang bertentangan dengan UU Otonomi Khusus, karena dengan. Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah: Undang-Undang Otonomi Daerah Otonomi daerah diatur berdasarkan Undang. Faktor mana yang lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru ? 1. 1. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang baru ini diperlukan sejumlah faktor pendukung. 1. mendasar. 23 April 2015. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah. 000 yang sudah cukup dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Daerah wajib memiliki sumber keuangan yang memadai. ap. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh hanya berlaku pada wilayah. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil di PD. Oleh. 23 April 2015. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah. Maksud dari manusia pelaksana ini adalah seorang pemimpin daerah yaitu. b. Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu :. Bergesernya praktik-praktik tikus berdasi atau korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke. Sebuah saluran irigasi (Foto: Kementerian PUPR) Jakarta - Dengan berlandaskan pada UU 22/1999 maka otonomi. Daerah wajib memiliki sumber keuangan yang memadai. Menurut Rauf, Nasution dalam Sri Yuliyati, Partisipasi koperasi adalah manifestasi dari perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam sikap pertunjukan dan mengakui peran. 12. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Desentralisasi Pendidikan Salah satu aspek yang mengalami perubahan sangat signifikan pada era. Perbedaan Konsep. Hal tersebut disebabkan bahwa pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Jelaskan hambatan-hambatan yang dialami daerah dalam pembentukan otonomi daerah. 3. THE PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT IN PEMALANG REGENCY. • Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh. Begitu pula masalah kewenangan juga masih menjadi Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Mengidentifikasi faktor-faktor strategis masa depan dalam pengembangan sistem budidaya sapiOtonomi Daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep privatisasi, swastanisasi, kontak kerja yang pada intinya ingin meminimalkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik . JAKARTA – Otonomi daerah merupakan hak,. Dengan dilaksanakannya otonomi daerahPenerapan Otonomi Daerah yang efektif memiliki beberapa syarat yang sekaligus merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan Otonomi Daerah, yaitu: 1. Hambatan- hambatan yang ditemui dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut: 1) Perbedaan Konsep dan Paradigma Otonomi Daerah 2) Kuatnya Paradigma Birokrasi 3) Lemahnya Kontrol Wakil Rakyat dan Masyarakat 4) Kesalahan Strategi. Sebagai bentuk perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah, yang mana otonomi daerah dalam bentuk hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri baik itu urusan pemerintahan maupun urusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Belanja Pegawai Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Rp. Dasar Hukum. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh: Dr. 1. Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari. A. Indonesia merupakan negara yang luas dengan ribuan pulau di dalamnya, disamping itu juga Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan beberapa daerah kota atau kabupaten pada setiap provinsinya, kabupaten tersebut terdiri dari beberapa kecamatan atau kelurahan, kecamatan atau kelurahan tersebut terdiri dari beberapa desa, hingga. Faktor Sumber Daya Manusia (Sdm) Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat krusial dalam hal ini karena manusialah yang membuat dan menjalankan sistem otonomi daerahPengertian Partisipasi. Jumlah Unit Kerja di Beberapa Kabupaten dan Kota 9 3. Feb 19, 2020 · Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain: Pertentangan antarbudaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Agar mampu mengurai kembali maka harus diketahui dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. 1. TUGAS 3. Segala sesuatu biasanya akan berubah, demikian pula apa yang dihadapi oleh sebuah organisasi, baik perubahan itu berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Undang-Undang No. A. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan yaitu latar belakang fisik atau situasi. Secara umum, faktor faktor yang akan memilih serta mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, diantaranya yaitu (Kaho, 2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yg merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya. 4. pemerataan pendapatan. Dengan kata lain, sumber daya manusiaAda 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang di sebabkan oleh faktor manusia - 47439486 syafrizalraja39 syafrizalraja39 3 minggu yang lalu PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab • terverifikasi oleh ahli Analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang di sebabkan oleh faktor manusia 1Anda diminta untuk melakukan analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia! - 47439441 merabu202 merabu202 3 minggu yang lalu. 4) Organisasinya dan manajemennya harus baik. diselesaikan dengan upaya-upaya analisis keberhasilan yang mengacu pada faktor keberhasilan menurut Rogers (Setiawan et al. OTONOMI DAERAH : Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya di Sulawesi Selatan 1950-1959 Rifai Nur, author. Kekuasaan untuk menjalankan pengambilanFaktor penghambat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah : Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya manusia ( SDM ) yang tinggi, sehingga memerlukan bantuan dari daerah yang lain. H. Peningkatan kinerja yang ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia, 2. Resource b. 2. Ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu; (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan. 0. Alisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! 3. maupun dalam berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri gempa tektonik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi. Faktor-faktor penting berlangsungnya otonomi daerah di-tentukan oleh manusia, seperti Kepala Daerah dan anggota eksekutif lain serta jajaran legislatif; dan tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan seluruh masya-rakat sebagai sistem terhadap masalah-masalah yang dihadapiFAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh: Dr. Adapun dasar-dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2. Daerah Penelitian Studi Otonomi Daerah oleh SMERU, 2000-2002 2 2. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Tentulah, mereka yang ada di belakang praktik‐praktik terbaik tata pemeritahan dalam otonomi daerah adalah figur‐figur mumpuni yang mampu mentransformasikan nilai dan semangat otonomi daerah ke dalam konsep‐ konsep dan regulasi yang membumi. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Kesalapahaman Terkait Kebijakan Otonomi Daerah. Ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi tahun 1997 dan tidak. Entah itu secara personal maupun kelompok. Indonesia merupakan Negara kepualaian dengan jumlah lebih dari 17. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siregar, Faris. pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja. Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian dan Perubahannya 10 4. Kemampuan Sumber Daya Manusia Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah. Mengatasi krisis 1997. Jun 1, 2012 · Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang ini diperlukan sejumlah faktor pendukung. Hal tersebut dapat dicermati dengan seringnya berganti aturan UU yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahandaerah, ada lebih dari 15 UU yang pernah dibuat untuk mengatur masalah otonomi daerah. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebut bahwa perlu dilakukan penguatan fiskal daerah dengan menerbitkan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Nomor 25 Tahun 2013 yang mengatur bahwa alokasi dana otonomi khusus. Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayahnya maupun dari segi penduduknya. Menurut Tap MPRI RI No. Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor. daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Salah satu hambatan praktik desentralisasi di Indonesia adalah masih melekatnya sikap mental top-down pejabat, baik pusat maupun daerah, dalam mengatur. b. Pengertian Kesenjangan Sosial: Bentuk, Faktor, Dampak, dan Solusinya. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. Iberamsyah, bahwa salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan kepemimpinan kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur (Oleh karena itu, daerah perlu mempersiapkan pemimpin yang visioner, berkarakter, inovatif dan. Salah satu masalah yang menimbulkan pro dan kontra, baik di pusat maupun daerah adalah keluarnya Inpres No. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Dalam otonomi daerah terdapat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan misi yang telah. Isu yang terkait dengan otonomi daerah yang tak kalah penting dengan isu lain adalah isu tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau dikenal dengan pemekaran daerah. 3. Hatta membentuk manusia susila dan demokrat yang. Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu : Faktor Pertama adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. rendahnya sumber daya manusia yang bermutu tinggi yang menjadi penghambat pelaksanaan otonomi daerah. Baca Cepat tampilkan. (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang pelaksanaan otonomi yang ada di BMP. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagian besar dinas di daerah selaku pelaksana teknis urusan otonomi daerah belum didukung dengan renstra yang memiliki logframe yang baik yang memuat program-program yang dianggap. APARATUR PEMERINTAH DAERAH. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah sudah banyak yang dicapai, namun amsih banyak hal yang belum bisa ditangani terkait. memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia! 2. Latar belakang dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan daerah, mempercepat proses. Namun, meskipun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu: Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;Jawab : 1. Memberikan otonomi daerah berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, serta mendorong aktifitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri (sampai ke daerah terkecil dalam sitem pemerintahan yaitu desa atau nama lainnnya). Bahkan, penyerahan sejumlah urusan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu dijamin oleh dukungan transfer finansial dari pemerintah pusat. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Siregar, Faris. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997 : 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Faktor manusia sebagai subjek penggerak ( factor dinamis ) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan perubahan UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. membagi beberapa wilayah luas menjadi beberapa wilayah kecil (pemekaran). berjalan semau gue, apa saja yang dilakukan oleh daerah, tidak lagi perlu untuk meminta fatwa dari. melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! 3. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan. Dalam Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “Restorative justice is an approach to problem solving 3Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaDasar Hukum. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Soal 3 (skor 25) Pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Faktor Pendukung Otonomi Daerah Faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi. B. Kemudian, kelompok unitaris. Keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan SPIP pada umumnya disebabkan antara lain oleh: 1. Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Sumber daya manusia dan keuangan yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan PBB-P2 masih terbatas, sehingga menghambat proses validasi basis data pajak. 4. Berdasarkan uraian latar belakang di atas teman mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Nasional menjadi isu yang masih relefan di bahas dalam ranah pembangunan Bangsa, mewujudkan Tujuan Hukum. Kesalapahaman Terkait Kebijakan Otonomi Daerah. otonomi daerah yang dimiliki daerah untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, yang tentu tetap memiliki koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementrian Luar Negeri. c. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan ilustrasi diatas,Anda diminta untuk melakukan analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia - 47440024. Sebelumnya sudah dibahas mengenai faktor penghambat pembangunan nasional, di antaranya sumber daya manusia, kekayaan alam, permodalan, dan lain sebagainya. melaksanakan keputusan itu. Selasa, 29 Jan 2019 11:16 WIB. 17. Akar. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah. Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia yang berkualitas. Kata Kunci : Faktor penghambat, Otonomi Desa, Kepenghuluan Pelita Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terdapat berbagai hambatan yang muncul dari berbagai aspek. Rustan Amarullah - detikNews. 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Irian Jaya Barat, Tengah, dan Timur serta beberapa Kabupaten yang bertentangan dengan UU Otonomi Khusus, karena dengan. <br /><br />Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Lihat jawaban (1) Hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor dinamis. Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut ini sebab-sebab perubahan sosial yang bersumber dari dalam masyarakat (sebab intern). Perbedaan Konsep. 1. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten. Berdasarkan tugas perguruan tinggi yang di ungkapkan oleh M. Wb. Artikel ini mencoba mengkaji dilema pelaksanaan otonomi daerah dari sudut pandang teoritis, dimana disamping manfaat dari meningkatnya perhatian effektifitas sistem. Sementara itu,. Selain itu, ada beberapa fator lain yang juga memengaruhi terselenggaranya otonomi daerah,. Fatmah Nento & Nolfi S. unsur–unsur kelembagaan yang ada. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997 : 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 1. Memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta. diantaranya : Faktor yang paling utama dalam berjalannya otonomi daerah. 7 Hambatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Faktor-faktor penting berlangsungnya otonomi daerah di-tentukan oleh manusia, seperti Kepala Daerah dan anggota eksekutif lain serta jajaran legislatif; dan tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan seluruh masya-rakat sebagai sistem terhadap masalah-masalah yang dihadapi(Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia? Tentu saja ada berbagai macam kendala yang harus di hadapi di dalam mengelolah negara yang besar. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan. Dalam penegakan HAM di negara Indonesia terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh berbagai aspek, adapun diantara adalah: Kondisi Sosial Budaya; Salah satu faktor terhambatnya penegakan HAM di Indonesia adalah kondisi sosial budaya. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di.